Seminar Sistem Kearsipan

Disela mengikuti seminar Sistem Kearsipan, mengikuti kursus singkat BLOG bersama Dr. Rasto, M.Pd. Thank Mr. Rasto

Pengembangan Media pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran IPS SD

Pengembangan Media pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran IPS SD bagi Guru-guru SD se Provinsi Bali

Workshop Pendidikan Keuangan pada Mata Pelajaran IPS SD dan SMP di laksnaakan di Bank Indonesia.

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Keuangan SD dan SMP, kerjasama BI dan Kemdiknas, dilaksanakan tanggal 30 Juni-1 Juli 2011

Pelatihan manajemen Perubahan bagi Karyawan PT Gresik di Universitas Brawijaya Malang

Pelatihan manajemen Perubahan bagi Karyawan PT Gresik di Universitas Brawijaya Malang

Kunjungan ke Musium Bom Nagasaki Jepang

Suasana di Kantor Rektor Universitas Nagasaki Jepang

Suasana di Kantor Rektor Universitas Nagasaki Jepang

Kunjungan ke Asia Pasifik University di Oita Perfecture Jepang

Pengalaman naik kereta api tercepat di Jepang \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Zinkazen\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Kunjungan ke LPMP Kalimantan Tengah

Kegiatan Pelatihan Pembelajaran berbasis ICT Guru-guru SD di Propinsi Bali

Staf Dosen Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran

Dosen Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran

 

Penilaian Prestasi Pegawai

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Melaksanakan amanat pasal 12 dan pasal 20 tersebut, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil.

Kenyataan empirik menunjukan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selama ini cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3 Pegawai Negeri Sipil telah kehilangan arti dan makna (substantif), dan tidak berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan Pegawai Negeri Sipil. Padahal Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi.

Sebagai upaya penyempurnaan DP3 Pegawai Negeri Sipil secara umum yang diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014, yang secara sistematik menggabungkan antara penetapan Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian perilaku kerja sehingga obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dapat tercapai.

Informasi detail bisa di link:

1. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011

2. Perka BKN No 1 Tahun 2013

Kenaikan Pangkat Pegawai

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang sangat penting. Kenaikan pangkat menjadi salah satu ukuran bagi PNS apakah keberadaanya memiliki kontribusi dan eksistensi yang baik. Seorang PNS yang mengalami kenaikan pangkat secara lancar menandakan bahwa PNS bersangkutan memiliki performa yang baik.  Namun kadang dijumpai bahwa proses kenaikan pangkat menjadi suatu hal yang menyulitkan.  Hal ini terjadi manakala seorang PNS tidak memahami kaidah dalam proses dan prosedur kenaikan pangkat. Berikut ini saya lampirkan file tentang kenaikan pangkat.

Pedoman Kenaikan PNS.

Power Point

Pengembangan Model Pengukuran Kinerja Pegawai Berbasis Finger Print di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Kedisiplinan karyawan dalam hal mematuhi jam kerja merupakan salah satu bagian kecil pada proses pembangunan etos kerja, selain kualitas kerja karyawan itu sendiri. Faktor ini dapat diukur dengan akumulasi tingkat kehadiran karyawan per minggu, per bulan, per tahun, dan periode-periode lain yang dibutuhkan. Tingkat kehadiran karyawan dapat dilakukan berdasarkan absensi. Absensi karyawan harus dilakukan secara mudah, akurat, dan tepat. Sehingga mudah dan sederhana di sisi pengguna dan informatif di sisi manajemen atau pengambilan keputusan.