Penilaian Prestasi Pegawai

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Melaksanakan amanat pasal 12 dan pasal 20 tersebut, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil.

Kenyataan empirik menunjukan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selama ini cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3 Pegawai Negeri Sipil telah kehilangan arti dan makna (substantif), dan tidak berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan Pegawai Negeri Sipil. Padahal Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi.

Sebagai upaya penyempurnaan DP3 Pegawai Negeri Sipil secara umum yang diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014, yang secara sistematik menggabungkan antara penetapan Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian perilaku kerja sehingga obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dapat tercapai.

Informasi detail bisa di link:

1. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011

2. Perka BKN No 1 Tahun 2013

Leave a Reply